Tanggal 29 Oktober 1946 bisa dikatakan sebagai momentum penghidupan baru bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta, pemerintah yang diwakilkan oleh Moh. Hatta selaku wakil presiden menyampaikan sebuah pidato singkat “… Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah…”.
Oleh Arif Nikolas Takaeb
Pidato yang dikumandangkan beberapa menit sebelum tanggal 30 Oktober itu memang menggelorakan semangat bangsa Indonesia. Namun bagi bangsa kolonial, pidato tersebut sebagai upaya pembasmian terhadap beberapa warisan mereka yang memang tidak tepat bagi Indonesia. Sebut saja uang kertas De Javasche Bank yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan De Japansche Regering dengan satuan gulden yang sudah disiapkan Jepang bahkan sebelum menguasai Indonesia. Bukan hanya itu, Dei Nippon dan Dei Nippon Teikoku yang ikut beredar pada masa itu pun ikut dimusnahkan, sekalipun kedua pecahan mata uang Jepang itu menggunakan embel-embel budaya Indonesia.
Peluncuran ORI bisa dibilang jembatan menuju pemulihan ekonomi yang faktanya sangat kacau di awal kemerdekaan. Namun, rencana peredaran ORI dari Jakarta ke daerah-daerah tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, peredaran ORI di Sumatera ternyata tidak sebaik di daerah Jawa dan Madura akibat agresi militer Belanda I dan blokade ekonomi yang dilakukan oleh NICA. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah jenius sesuai masukan dari Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera pada masa itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah no.19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 mengenai pemberian kewenangan untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut, Hasan mengeluarkan Maklumat No. 92/KO tertanggal 8 April 1947 untuk mencetak dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS). Proses percetakan ORIPS pada awalnya dilaksanakan di Medan, tetapi kemudian berpindah ke Pematang Siantar dan berpindah lagi ke Bukit Tinggi karena keberhasilan Belanda menguasai kota-kota tersebut dan menguasai Percetakan Negara II atau lebih dikenal dengan sebutan Percetakan Deli. Proses percetakan di Bukit Tinggi menggunakan sekitar 15 buah mesin handpress degel yang kebanyakan merupakan hasil rampasan dari kolonial Belanda melalui mesin-mesin tersebut, beberapa jenis pecahan seperti pecahan 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, dan 100 Rupiah dihasilkan. Terkhusus untuk pecahan 1 Rupiah dicetak menggunakan mesin handpress degel yang dibuat oleh Jerman pada tahun 1918.
Inisiatif dari Sumatera untuk mencetak mata uang sendiri cukup menginspirasi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama yaitu mencetak dan mengedarkan mata uang daerahnya sendiri. Namun, pada saat Republik Indonesia Serikat (RIS) maka peredaran ORIDA, termasuk ORIPS mulai dihentikan dan digantikan dengan penerbitan mata uang RIS (uang federal) dalam pecahan 5 dan 10 Rupiah pada tahun 1950. Penerbitan mata uang RIS ini didukung oleh maklumat dari Menteri Keuangan mengenai penarikan ORIDA dari peredaran. Kehadiran ORIDA terbilang sesaat, tetapi cukup jenius dalam mengatasi kesulitan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan perang melawan pasukan Sekutu dan Belanda pada masa itu.
References:
Kemenkeu. Sejarah Oeang Republik Indonesia. Dilansir pada 11 Desember 2021 dari kemenkeu.go.id
Novika, S., (23 Agustus 2020). Sejarah ORI, Mata Uang Indonesia Pertama Sebelum Jadi Rupiah. Dilansir pada 11 Desember 2021 dari finance.detik.com
Utami, S., Lukitoyo, P. S., (2021). OEANG REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA (ORIPS) PEMATANG SIANTAR DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA PADA TAHUN 1947-1949: Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 6 No. 1 Januari 2021 hlm 22-34
